Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa proyek investasi di Pulau Jawa lebih diminati dibanding di luar Jawa. Hal ini yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah pusat maupun daerah.
“Presiden Joko Widodo mengamanatkan untuk mengejar kesenjangan infrastruktur,” katanya dalam High Level Dialogue: Promoting Sustainable Infrastructure Development, Kamis (24/8/2023).
Meski begitu, pemerintah terus mendorong pemerataan infrastruktur di luar Pulau Jawa, untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.
1. Tol Jawa lebih menarik dari tol Sumatera
Menkeu mencontohkan, pembangunan proyek jalan tol di Pulau Jawa lebih menarik bagi banyak investor karena infrastruktur yang relatif lebih matang.
Sri Mulyani kemudian mengatakan, minat investor di daerah jauh lebih minim, misalnya pada pembangunan jalan tol Sumatra.
“Pasalnya, investor memandang masih adanya tantangan fisik pada konstruksi jalan yang berbeda dari Pulau Jawa,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta untuk pemerataan infrastruktur, seperti ketika pembebasan lahan, pembelian lahan, belanja modal, hingga pembangunan.
2. Kebutuhan belanja infrastruktur 2020-2024 capai Rp6.445 triliun
Dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp6.445,0 triliun. Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, pemerintah juga telah mencanangkan pembangunan proyek strategis nasional (PSN).
Sedangkan, pembangunan infrastruktur air dinilainya juga mengalami hambatan, karena membutuhkan partisipasi pemerintah daerah dan perusahaan air minum setempat.
Di sisi lain, pembangunan beberapa bandara menurutnya cukup sukses, terutama di kota-kota besar, sehingga sebagian besar proyek tidak lagi membutuhkan dukungan dari APBN.
“Karena traffic-nya sudah cukup matang, bandara semakin sibuk, dan itulah mengapa perluasan bandara menjadi lebih menarik untuk menarik sektor swasta. Jadi yang satu ini tidak bergantung sepenuhnya pada pendanaan publik lagi,” jelasnya
3. IKN masih butuh banyak infrastruktur dasar
Lebih lanjut, pemerintah juga tengah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, di mana masih banyak membutuhkan dana publik untuk membangun infrastruktur dasar.
“Jadi kita dapat melihat bahwa Indonesia memiliki perbedaan geografis yang sangat besar. Setiap daerah memiliki daya tariknya sendiri. Untuk pulau Jawa yang lebih matang karena kepadatan penduduk, lebih menarik bagi sektor swasta. Untuk pulau-pulau yang lebih kecil dan berpenduduk lebih sedikit, masih menghadapi tantangan. Dan dalam hal ini, sektor publik atau pendanaan publik lebih dibutuhkan,” jelasnya.
Menurutnya, untuk mengatasi tantangan tersebut, peran pemerintah daerah juga harus dioptimalkan.
4. Membangun infrastruktur harus perhatikan tiga faktor ini
Bendahara Negara itu menyebut, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur. Pertama, lingkungan pendukung seperti kebijakan yang mampu menarik investor.
Kedua, persiapan yang matang. Menurutnya hal ini menjadi sangat penting sebelum melakukan pembangunan infrastruktur.
“Kita membutuhkan air bersih, listrik, atau bahkan pelabuhan telekomunikasi, namun biasanya hal tersebut membutuhkan persiapan yang cukup banyak, apalagi jika mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, serta permasalahan dan risikonya,” katanya
Ketiga, pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem mengingat pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan saja.
Untuk itu, pemerintah Indonesia membuat Program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lewat skema ini, swasta diajak berinvestasi ke proyek infrastruktur dan mendapatkan keuntungan.
Tentunya, dengan sejumlah insentif yang menarik melalui Program Fasilitas Pengembangan Proyek.
“Artinya Anda benar-benar dapat melakukan koordinasi mengenai proses seperti apa yang dianggap sebagai tata kelola yang baik, namun pada saat yang sama juga cukup efisien untuk dapat dijalankan,” pungkasnya.
Sumber : IDN Times
