Pertumbuhan sektor wisata Sumatra Barat saat ini harus disambut dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam menggerakkan perekonomian daerah. Termasuk dengan melibatkan lebih luas pentahelix dan pelaku wisata. Pakar Pariwisata dari Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatra Barat, Mochammad Abdi menilai, Pemprov Sumbar lewat Dinas Pariwisata sejauh ini memang telah memaksimalkan penyelenggaraan event pariwisata di seluruh Kabupaten/kota yang berujung pada meningkatnya jumlah kunjungan wisata.
Langkah itu pun telah diikuti dengan berbagai program pendukung, terutama dalam mengoptimalkan media branding promosi. “Namun dari segi sinergitas dengan kabupaten kota, asosiasi pelaku usaha hingga pemaksimalan potensi destinasi wisata yang dikelola masyarakat di daerah mungkin masih perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya Jumat (17/11).
Menurut Abdi, pemerintah daerah perlu untuk melibatkan lebih luas pentahelix wisata, mulai dari asosiasi hingga penggiat wisata. Menurutnya, hal ini yang belum terlaksana dengan baik sejauh ini. Abdi menegaskan, keberadaan asosiasi industri pelaku usaha pariwisata, sejatinya merupakan bagian penting yang harus dilibatkan dan dimanfaatkan dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan sektor wisata. Untuk itu, pemerintah daerah kedepannya perlu memikirkan formulasi pelibatan seluruh asosiasi industri pelaku usaha secara menyeluruh dan optimal agar dukungan yang diberikan masing-masing asosiasi dan penggiat wisata.
Selain pada sisi pelibatan berbagai asosiasi industri pelaku pariwisata Sumbar yang bergerak di bidang akomodasi, transportasi , kuliner dan sebagainya, Abdi juga menilai kesiapan destinasi wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, juga perlu diperhatikan lebih serius lagi oleh pemerintah daerah. Sebab pada kenyataannya, perkembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana destinasi wisata yang dikelola masyarakat di daerah, masih sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang.
Kondisi itu menyebabkan masyarakat pengelola di daerah, seringkali tidak berdaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata yang mereka kelola. Akibatnya destinasi wisata semacam itu hanya didatangi sekali oleh wisatawan. Setelah itu mereka tidak pernah kembali lagi.
“Nah, aspek peningkatan kualitas destinasi wisata daerah yang dikelola masyarakat inilah yang penting diperhatikan oleh pemerintah daerah di segala tingkatan. Mulai dari tingkat nagari, Kecamatan, Kabupaten Kota bahkan Provinsi,” kata dia, Selain itu, Abdi juga meminta dukungan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD bagi sektor pariwisata tidak hanya berfokus kepada kegiatan pelatihan-pelatihan, Bimtek, studi banding dan sebagainya.
Lebih dari itu, akan lebih efektif lagi jika di tahun 2024 mendatang, dana Pokir para anggota legislatif tersebut difokuskan kepada program-program pembenahan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata yang ada di seluruh daerah “Kegiatan pengembangan SDM melalui Bimtek atau pelatihan di Sumbar rasanya sudah kelebihan program. Sementara saat ini, masyarakat pengelola SDM masih memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam peningkatan sarana dan prasarana di destinasi mereka,” lanjut Abdi.
Menurutnya, atas kondisi ini, para legislator hendaknya bisa memberikan perhatian lebih untuk melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur di lokasi destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat.
